THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Minggu, 17 Januari 2010

TUGAS 5 KD 2 EKONOMI

APBN DAN APBD

Di bawah ini merupakan Konsep Penting Pelajaran Ekonomi SMA Kurikulum KTSP khususnya tentang RAPBN dan RAPBD (tingkat I dan II) yang setiap tahun direncanakan dan ditetapkan sebagai Keputusan Resmi suatu Negara. Dengan adanya penugasanini diharapkan akan muncul EKONOM-EKONOM YANG HANDAL di masa yang akan datang yang akan membawa kemaslahatan bagi Ummat Manusia khususnya INDONESIA RAYA. Selamat berpikir sehat !!!



RAPBN
1. Definisi

* Merupakan rincian sistimatis tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

RAPBD
1. Definisi

* Merupakan rincian sistimatis tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Alasan Pembuatan RAPBN

* Untuk mengatur segala pos pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

* Untuk merancang pembiayaan dengan tepat atas kegiatan APBN.

* Untuk merancang follow up dengan tepat atas kegiatan APBN tahun lalu agar lebih baik.

2. Alasan Pembuatan RAPBD

* Untuk mengatur segala pos pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

* Untuk merancang pembiayaan dengan tepat atas kegiatan APBD.

* Untuk merancang follow up dengan tepat atas kegiatan APBD tahun sebelumnya.

3. Fungsi Penyusunan APBN

1. otorisasi
2. perencanaan
3. pengawasan
4. distribusi
5. alokasi
6. stabilisasi

3. Fungsi Penyusunan APBD

1. Stimulus Pertumbuhan Ekonomi
2. Alokasi sumber daya
3. Penyelenggaraan Pemerintah (Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan
4. pengawasan
5. perencanaan
6. distribusi

4. Manfaat Pembuatan RAPBN

* Dapat mengetahui Skala Prioritas guna mencapai tujuan negara dan berbagai jenis kebutuhan negara dengan seefisien dan seefektif mungkin.

* Dapat memperlancar dan menyukseskan jalannya pembangunan negara.

* Dapat mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunnya angka pengangguran.

* Bilamana kegiatan yang dilakukan sukses, maka kebijakan dan program-program negara akan tercapai.

* Bilamana kegiatan tersebut gagal, maka ancaman PHK akan terus meningkat.

4. Manfaat Pembuatan RAPBD

* Dapat mengetahui Skala Prioritas guna mencapai tujuan daerah dan berbagai jenis kebutuhan negara dengan seefisien dan seefektif mungkin.

* Dapat memperlancar dan menyukseskan jalannya pembangunan daerah.

* Dapat mencegah terjadinya gelombang PHK.

* Bilamana kegiatan yang dilakukan sukses, maka kebijakan dan program-program daerah akan tercapai.

* Bilamana kegiatan tersebut gagal, maka ancaman PHK akan terus meningkat.

5. Tujuan Pembuatan RAPBN

* Untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuha ekonomi,meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangangguran,dan menstabilkan harga barang- barang.

5. Tujuan Pembuatan RAPBD

* Untuk sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

6. Proses Pembuatan RAPBN

* Pembuatnya : Tiap department, lembaga atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden yang akan dibahas oleh kelompok kerja yang dibentuk tujuan itu.

* Pengesahnya : Setelah disetujui, pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR, kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang – undang.

* Proses Persetujuan dan Pengesahan :Oleh presiden dan bila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan presiden.

* Hasil Persetujuan dan Pengesahan : APBN

1. Bilamana RAPBN tersebut diterima oleh Presiden, maka akan dilaksanakan.
2. Bilamana RAPBN tersebut ditolak oleh Presiden, maka menggunakan APBN tahun sebelumnya.

6. Proses Pembuatan RAPBD

* Pembuatnya : Pemda mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD.

* Pengesahnya : Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah.

* Proses Persetujuan dan Pengesahan :Oleh DPRD dan jika tidak disetujui, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setingi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

* Hasil Persetujuan dan Pengesahan : APBD

1. Bilamana RAPBD tersebut diterima oleh DPRD, maka akan dilaksanakan.
2. Bilamana RAPBD tersebut ditolak oleh DPRD, maka Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setingi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

7. Tahun Buku dan Konsep Nama RAPBN

1. RAPBN disusun secara periodik setiap 1 tahun sekali.
2. Periode 1 tahun perjalanan Tahun Buku RAPBN dinamakan rencana kerja pemerintah.
3. Program pelaksanaan Pembangunan Nasional di Indonesia disebut PROPENAS dan sekarang berubah namanya menjadi sistem berencana berbasis pasar dan kelembagaan. sejak Repelita I sampai Repelita V.
4. Dinamakan RAPBN bilamana masih dalam bentuk rancangan dan masih belum disetujui.
5. Dinamakan APBN bilamana RAPBN sudah disahkan oleh presiden.

7. Tahun Buku dan Konsep Nama RAPBD

1. RAPBN disusun secara periodik setiap 1 tahun sekali.
2. Periode 1 tahun perjalanan Tahun Buku RAPBN dinamakan PROPENAS.
3. Program pelaksanaan Pembangunan Nasional di Indonesia disebut PROPENAS dan sekarang berubah namanya menjadi sistem berencana berbasis pasar dan kelembagaan. sejak Repelita I sampai Repelita V.
4. Dinamakan RAPBD bilamana masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan oleh pemda.
5. Dinamakan APBD bilamana RAPBD telah disahkan oleh pemda.

8. Tendensi Nilai Uang dari Waktu ke Waktu RAPBN

1. Semakin terpuruk.
2. Alasannya karena karna penurunan nilai rupiah.

8. Tendensi Nilai Uang dari Waktu ke Waktu RAPBD

1. Semakin hancur.
2. Alasannya karena kurangnya dana yang tidak terkontrol.

9. Dampak Negatif Krisis Keuangan Global tahun
2009 terhadap RAPBN Indonesia

* Terhadap Subyek Ekonomi Indonesia

1. terjadi inflasi
2. kemiskinan
3. turunnya nilai kurs
4. pengangguran
5. konflik sosial

* Terhadap Obyek Ekonomi Indonesia

1. utang negara meningkat
2. RAPBN carut marut
3. terjadinya KKN
4. sumber pendapatan negara menurun
5. demonstrasi

9. Dampak Negatif Krisis Keuangan Global tahun

2009 terhadap RAPBD Indonesia

* Terhadap Subyek Ekonomi Daerah di Indonesia

1. terjadi inflasi
2. kemiskinan
3. turunnya nilai kurs
4. pengangguran
5. konflik sosial.......


* Terhadap Obyek Ekonomi Daerah di Indonesia

1. utang daerah meningkat
2. RAPBD carut marut
3. terjadinya KKN
4. sumber pendapatan daerah menurun
5. demonstrasi

10. Jenis Prinsip Kebijakan Anggaran

* Pemerintah Pusat/Negara dikatakan menganut:

1. Surplus Budget Policy bilamana RAPBN yang direncanakan lebih rendah dari tahun lalu.
2. Deficit Budget Policy bilamana RAPBN yang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya
3. Balance Budget Policy bilamana antara RAPBN tahun lalu dan sekarang seimbang atau sama.

10. Jenis Prinsip Kebijakan Anggaran

* Pemerintah Daerah (Tingkat I atau II dikatakan menganut:

1. Surplus Budget Policy bilamana RAPBD yang direncanakan lebih rendah dari tahun lalu.
2. Deficit Budget Policy bilamana RAPBD yang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya
3. Balance Budget Policy bilamana antara RAPBD tahun lalu dan sekarang seimbang atau sama.

11. Prinsip Kebijakan Anggaran Indonesia

* Indonesia menganut Kebijakan Anggaran sistem ekonomi campuran karena diakhiri dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan.


11. Prinsip Kebijakan Anggaran PEMDA di

Indonesia

1. Kotamadya Surabaya menganut Kebijakan Anggaran akuntansi karena sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum diIndonesia.
2. PEMDA Tingkat I Jawa Timur menganut Kebijakan Anggaran kesejahteraan sosial karena tujuan RAPBD adalah kesejahteraan.
3. Kotamadya Probolinggo menganut Kebijakan Anggaran akuntansi karena sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum diIndonesia.
4. PEMDA Tingkat II Kabupaten Probolinggo menganut Kebijakan Anggaran kesejahteraan sosial karena tujuan RAPBD adalah kesejahteraan.

12. Lain-Lain,"RAPBS"

1. Apa yang Anda ketahui tentang RAPBS ?Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
2. Tahun Buku dan KOnsep Nama ? 1 tahun oleh kepala sekolah
3. Alasan Pembuatannya ?untuk merencanakan anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
4. Fungsinya ? sebagai pertimbangan anggaran sekolah
5. Manfaatnya ?untuk kesejahteraan warga sekolah
6. Tujuannya ?guna membentuk APBS
7. Prinsip Penyusunannya ?Dari TU ke wakasek lalu berlanjut ke kepala sekolh
8. Pembuatnya ?akhir tahun
9. Proses Pembuatannya ?Dari TU ke wakasek lalu berlanjut ke kepala sekolh
10. Pengesahnya ?kepala sekolah
11. Tendensi Nilai Nominal RAPBS ?tidak menentu
12. Dinamakan RAPBS bilamana belum disahkan
13. Dinamakan APBS bilamana telah disahkan

12. Lain-Lain,"RAPBS SMAN 1 KRAKSAAN"

1. Apa yang Anda ketahui tentang RAPBS ?Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
2. Tahun Buku dan KOnsep Nama ? 1 tahun oleh kepala sekolah
3. Alasan Pembuatannya ?untuk merencanakan anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
4. Fungsinya ? sebagai pertimbangan anggaran sekolah
5. Manfaatnya ?untuk kesejahteraan warga sekolah
6. Tujuannya ?guna membentuk APBS
7. Prinsip Penyusunannya ?Dari TU ke wakasek lalu berlanjut ke kepala sekolh
8. Pembuatnya ?akhir tahun
9. Proses Pembuatannya ?Dari TU ke wakasek lalu berlanjut ke kepala sekolh
10. Pengesahnya ?kepala sekolah
11. Tendensi Nilai Nominal RAPBS ?tidak menentu
12. Dinamakan RAPBS bilamana belum disahkan
13. Dinamakan APBS bilamana telah disahkan

tugas ekonomi XI

Jumat, 15 Januari 2010
JAWABAN KD.2 TUGAS 6

Di bawah ini merupakan Konsep Penting Pelajaran Ekonomi SMA Kurikulum KTSP khususnya tentang RAPBN dan RAPBD (tingkat I dan II) yang setiap tahun direncanakan dan ditetapkan sebagai Keputusan Resmi suatu Negara. Dengan adanya penugasan ini diharapkan akan muncul EKONOM-EKONOM YANG HANDAL di masa yang akan datang yang akan membawa kemaslahatan bagi Ummat Manusia khususnya INDONESIA RAYA. Selamat berpikir sehat !!!

I. RAPBN
• Perhatikan Seluruh Penampilannya Babyku yakni Foto Copy tentang RAPBN tahun 2003 atau di atasnya hingga tahun 2008/2009 ! Perhatikan Formatnya ! Penglihatan Sembarangan, Pengerjaanmu Berbahaya !
A. Format /Struktur/Elemen/Konfigurasi Pokok RAPBN terdiri atas :
1 Penerimaan Negara dan Hibah, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
2 Pengeluaran/Belanja Negara, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3 Pembiayaan Defisit (Pembiayaan Anggaran), yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikut


B. Pos Pokok dalam format RAPBN berupa :

1) UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”
2) UU No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara
3) Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.



B. Sumber pokok penerimaan RAPBN
1.Migas
2.Non migas

D. Sumber Pokok Pendapatan Negara berupa : Rupiah
E. Penerimaan dalam negeri terdiri atas;
1. Pajak
2. Bukan Pajak
F. Penerimaan Pajak terdiri atas :
1. Penerimaan dari dalam negeri
2. Penerimaan dari luar negeri

G. PENERIMAAN DALAM NEGERI
A. Migas : minyak bumi, gas alam dan batu bara.
B. Non migas : ●☻PAJAK
1. pajak dalam negeri
● pajak penghasilan (migas dan non migas)
● pajak pertambahan nilai
● cukai
● pajak bumi
● bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak lainnya.

2. pajak perdagangan internasional
● bea masuk
● pungutan ekspor / pajak

●☻BUKAN PAJAK
1. penerimaan SDA [minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan]
2. bagian laba BUMN
3. penerimaan bukan pajak lainnya

II. Penerimaan Luar Negeri
investasi/modal proyek/pinjaman keluar negeri
ekspor barang/jasa yang melebihi kapasitas

I. Hibah termasuk penerimaan atau bukan ? Yes ? No ? Alasannya ?


YES because it is input money for country

J. Mengapa Hibah dipisahkan dengan Pos Pendapatan Negara ?



• Karena hibah bukan pendpatan pokok, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya dan kapan waktu mendapatkannya.

K. Negara manakah yang pernah memberikan Hibah ke Indonesia ? Apa yang terjadi ?


• Amerika, dan terjadi pro dan kontra di antara rakyat / lapisan masyarakat Indonesia.


L. Perbedaan Penerimaan Negara dengan Hibah :




PENERIMAAN NEGARA

1. Sifat
a. Tetap
b. Resmi
c. continue
2. Tujuan
o Dasar keuangan negara
3. Jumlah Nominal
o Umumnya 10 – 20 triliun
4. Subyek
o Pemerintahan
5. Obyek
o Lebih kepada kebutuhan pokok rakyat daripada pembangunan Negara.
6. Sumber Dana
o Dari dalam negeri
7. Satu (1) Contoh Terapan
pajak
HIBAH


1. Sifat
a. Tidak tetap.
b. Resmi dan tidak resmi
c. Non continue
2. Tujuan
o Untuk menambah kas negara
3. Jumlah Nominal
o Tergantung kepada sang pemberi hibah
4. Subyek
o Pemberi hibah
5. Obyek
o Lebih pada pembangunan Negara daripada kebutuhan pokok rakyat
6. Sumber Dana
o Dari luar negeri
7. Satu (1) Contoh Terapan
Bantuan dari luar negeri untuk bencana alam.

M. Pembelanjaan Negara


1. Terdiri atas :
a. Pengeluaran Pembangunan negara
b. Pengeluaran rutin negara
2. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas :
a. Pengeluaran Rutin. Dinamakan demikian karena skala waktunya tetap
b. Pengeluaran Pembangunan. Dinamakan demikian karena pengeluaran bertujuan untuk pembangunan Negara yang tidak mempunyai skala waktu tetap.
3. Unsur Pembelanjaan/Pengeluaran Rutin :
a. Sarana Untuk aparat pemerintah Contohnya : Mobil menteri yang diganti 5 tahun sekali.
b. Gaji Contohnya : Gaji PNS
c. Hutang Negeri Terdiri atas :
o Dalam negeri Contohnya : Negara ke perusahaan dalam negeri
o Luar negeri Contohnya : Kebutuhan ekspor impor
Selanjutnya, dalam pembayaran hutang, apakah sudah termasuk Pembayaran Cicilan Pokok Hutang ?
o Tidak karena belum tentu hutang itu untuk keperluan pokok atau tidak.
d. Subsidi
1. Istilah lainnya ? Diskon dari pemerintah
2. Siapakah yang memberi dalam hal ini ? Pemerintah
3. Siapakah yang menerima dalam hal ini ? Rakyat
4. Mengapa Pemerintah Pusat melakukan hal ini ? agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi
5. Apakah tujuannya Pemerintah Pusat melakukan hal ini ? Untuk kesejahteraan rakyat
6. Ujud subsidinya terdiri atas :
g. Subsidi bahan pokok Contohnya : subsidi minyak tanah

4. Unsur Pengeluaran Pembangunan
1. Pembiayaan Pembangunan Rupiah, maksudnya : Pembiayaan yang diharuskan menggunakan kas negara
2. Contoh pelaksanaan pembangunan rupiah : Pembangunan layanan kesehatan di setiap negara

CARA MENGATASI DEFLASI

CARA MENGATASI DEFLASI

Deflasi dapat diibaratkan jatuh sakitnya seseorang karena jarang berolah raga. Apabila seseorang pada dasarnya memiliki kaki normal namun malas menggunakannya, maka ini akan mengakibatkan menyusutnya otot-otot kaki yang jarang digunakan tersebut. Dalam jangka waktu lebih lama orang tersebut akan tidak dapat berjalan sama sekali berhubung otot sudah terlalu lemah untuk digunakan. Apabila keadaan ini justru didiamkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kelumpuhan selamanya.
Hal ini parallel dengan deflasi. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melatih kembali otot-otot yang sudah lama tidak digunakan. Meski memakan waktu lama, hal ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan otot yang melemah. Dengan kata lain untuk mencegah deflasi menjadi krisis ekonomi besar, pemerintah dan semua pihak yang terkait harus bersepakat untuk memulai kembali kegiatan ekonomi yang sempat terhenti karena salah urus tersebut. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak sedikir. Lazim dikatakan oleh para analis eknonomi bahwa deflasi merupakan kondisi krisis moneter yang sebenarnya tidak memiliki obat yang efektif. Apabila pada inflasi Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menahannya, menurunkan suku bunga bahkan hingga nol persen bukanlah jalan keluar bagi deflasi. Pasalnya ini akan membuat pemasukan pemerintah menjadi nol juga atau bahkan negative. Belum lagi hal ini akan memicu aksi spekulan luar negeri yang dapat menjalankan Carry Trade sehingga nilai uang justru menjadi jatuh. Akibatnya, biaya impor menjadi terbebani sementara ekspor tidak menunjukkan kenaikan signifikan berhubung melemahnya mata uang disebabkan oleh aksi spekulan semata-mata.
Cara yang paling lazim digunakan adalah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi kembali berputar. Pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dari sisi Bank Sentral, pemerintah juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memotong suku bunga. Namun seperti dijelaskan di atas, memotong suku bunga bukanlah jalan keluar yang sesungguhnya tetapi hanya sekedar pengobatan sementara untuk menggairahkan ekonomi dan mengharapkan harga bergerak naik dengan sendirinya.

CARA MENGATASI INFLASI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK INFLASI

Cara mengatasi inflasi :
1.Menurut kebijakan moneter:
a.Politik diskontro:yaitu bank sentral menaikKan Suku Bunga Supaya masyarakat tertarik untk menaBung
b.Politik pasar terbuka yaitu bAnk sentral Menjual Surat2 berharga kepada masyarakat sehINGga arus uang yg msk dr masyarakat ke bANk sentRAl
c.MenaIKan kas Rasio CADAngan Kas BANK umum

RUMUS : M=1/CK x L
m=jumblah uang dieDARKAN olh BANK UMUM
ck=%cadangan minimum kas
L=alat likmiditas/cdngan kas

Sampai pembahasan dampak inflasi, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa inflasi menyebabkan perubahan yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jika dihubungkan dengan keadaan sekarang tentunya dengan mudah Anda mendapatkan gejala-gejala negatif dari inflasi yang paling sederhana, harga-harga naik secara menyeluruh. Apakah Anda merasakan dampak tersebut?

Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

a.Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikan cash ratio.

1)Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.

2)Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.

3)Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

b.Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:

1)Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.

2)Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

c.Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

1)Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

2)Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

3)Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Kamis, 14 Januari 2010

JAWABAN EKONOMI

POKOK–POKOK PEMBAHASAN
Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi unsur emphtic dari soeharto dan megawati.
Kepemimpinan Pengusaha Nasional.
Kepemimpinan (leadership) adalah aktualisasi dari kemampuan seseorang (pemimpin) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau proses mempengaruhi, mengajak, dan menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan kegiatan-kegiatan dengan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seorang yang menjalankan manajemen. Pimpinan atau manajer hanya ada dalam konteks organisasi, sedangkan fenomena kepemimpinan bersifat lebih luas, dapat dalam konteks organisasi maupun non organisasi, selain menjadi pimpinan (manajer, pejabat), seseorang diharapkan juga mampu menjadi pemimpin serta mampu menjalankan manajemen dan kepemimpinan secara efektif. Adapun seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila mempunyai kemampuan dan kelebihan sebagai seorang pemimpin, baik dilihat dari segi profesionalisme maupun dari segi moral dan etika yang melekat pada dirinya yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga sejak dini maupun yang dibentuk melalui jalan pendidikan formal. Sebagai seorang pemimpin, pada hakekatnya merupakan figur yang diharapkan pada masa kepemimpinanannya mampu memimpin anggotanya sesuai dengan harapan. Begitu pula bagi seorang pemimpin perusahaan, harus mampu membawa anggotanya kearah tujuan dari perusahaannya, sehingga kelangsungan usaha dapat berjalan dengan lancar.
Deskripsi “Nasionalis” pada kepemimpinan nasional, artinya bahwa setiap leader yang terlibat harus memiliki jiwa maupun aspirasi kebangsaan dengan karakter dan kultur yang memadai, di samping memiliki dedikasi atau pengabdian yang sesungguhnya untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan, demi kemajuan, keadilan dan integritas bangsa. Kepemimpinan atau leadership nasional tentunya meliputi seluruh aspeknya sebagai yang pernah ditandaskan Peter Drucker, yakni Sektor publik atau pemerintahan , Sektor swasta atau dunia usaha, dan, Sektor sosial atau komunitas kemasyarakatan.
Kepemimpinan nasional, yang bergerak di sektor lain, yakni sektor swasta dan sektor komunitas masyarakat. Sektor swasta, yang bergerak di sektor bisnis, pengadaan barang dan jasa, pendistribusian maupun konsumsi, yang belum tersentuh sektor publik atau bahkan yang membantu sektor publik, adalah dijalankan oleh elite profesional yang kompeten, selain memiliki keterampilan teknis juga kekuatan permodalan. Biasanya sektor ini justru dipilih secara demokratis. Sektor komunitas atau kemasyarakatan, yang berbeda dari sektor swasta yang biasanya “profit making dan privat property”, sektor ini bergerak di bidang umumnya non-profit, yang biasa dipilih secara terbatas oleh para pengikut-pengikutnya sendiri. sektor ketiga ini meliputi leadership organisasi masa, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, kemahasiswaan, pesantren, organisasi profesi dan masih banyak lagi.
Pengusaha adalah salah satu kelompok dalam masyarakat yang bergerak dalam bidang perekonomian, merupakan pilar dalam kelangsungan pembangunan nasional. Pengusaha dapat menentukan roda perekonomian bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan pengusaha sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya sebuah usaha tergantung dari manajer yang memimpin usahanya.
Dalam bidang usaha, menciptakan seorang pemimpin dilakukan pengkaderan yang sangat lama. Mereka menyiapkan pemimpin putra mahkota, yang diambil dari keluarga sendiri. Mereka berpikir bagaimana menghadapi, meraih dan melanggengkan usaha mereka, sehingga dalam penyiapan pemimpin ke depan, harus betul-betul terjadi suksesi yang benar, bukan hanya dari segi siapa orangnya, akan tetapi kapan waktunya yang tepat untuk diadakan pergantian kepemimpinan. Karena kapan salah memilih orang dalam melanjutkan usahanya, maka berpengaruh langsung pada kelangsungan bidang usaha yang telah dirintis. Dengan demikian, penunjukan seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan tidak waktu yang pasti, tergantung dari kemauan dari unsur pimpinan yang sedang menjalankan kepemimpinan.
Mutlak diperlukan adanya pemimpin yang berjiwa nasionalis atau kebangsaan. Pertama, mereka harus memiliki komitmen memelihara keberlangsungannya aspirasi kebangsaan, membangun budaya kebangsaan yang berkualitas tinggi. Kedua, mereka sudah selayaknya wajib berdedikasi atau mengabdi kepada “kepentingan nasional”, lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun internasional yang merugikan. Ketiga, lebih memetingkan terwujudnya idealisme kebangsaan, yang telah menjadi kesepakatan nasional sebagaimana yang tercantum dalam dasar negara, demi terbangunnya integritas nasional dan kesejahteraan bangsa. Benefit yang harus dibuktikan oleh adanya kepemimpinan nasional dari pusat sampai ke daerah sepanjang masa, berupa kesejahteraan material, spiritual dan sosial secara adil dan merata dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, tentunya juga meliputi seluruh sektor, publik, swasta mapun komunitas.

JAWABAN EKONOMI

Sekapur Sirih

Suka tidak suka, memilih atau pun tidak, kita kaum anarkis mewarisi ratusan tahun budaya dan pergerakan anarkis modern. Sebagaimana bisa ditebak di dalam banyak lingkar anarkis, masalah organisasi merupakan pokok diskusi yang sering coba dijauhi, kalau tidak dimusuhi. Namun toh persoalan itu tetap ada, dan bahkan sangat krusial dipecahkan di momen penting dalam perjalanan sebuah revolusi sosial. Ya, sebuah revolusi sosial yang saat ini sering jarang diharapkan, atau malah tidak lagi dipercaya ada. Lagi-lagi, suka tidak suka revolusi sosial memang ada bahkan karena itulah ada istilah demikian.

Perlu diingat dokumen ini berusia 82 tahun, dan dalam perjalanannya telah banyak peristiwa dan pelajaran berharaga yang telah terjadi. Anarkis di Indonesia, bahkan belum banyak mengkaji sejarah dan praktek politik anarkis Spanyol terutama dalam revolusi 1936-37 dan pasca Perang Dunia II, meski sering mengutipnya sebagai sesuatu “keberhasilan”.

Apa pun itu, materi ini layak dibaca dan dikritik, sebagai sebuah hasil pemikiran para anarkis Rusia pasca kekalahan menyedihkan mereka di tanah kelahiran komunisme otoriter-totaliter modern.
Iwan Fals: The Greatest Legend
Posted by har on August 26, 2009

Menyaksikan tayang ulang Konser Kemerdekaan Iwan Fals di TV One, 18 Agustus 2009, hati saya kembali bergetar. Seperti biasa, setiap kali melihat aksi Asian Hero itu, saya selalu mengalami ‘ecstasy’. Selalu ada pencerahan (enlightment) dalam memandang sudut-sudut kehidupan; antara konsep idealitas dan realitas. Kita diajak berkontemplasi terhadap kenyataan hidup.
Konser dengan tajuk “Introspeksi: Hidup Bersama Harus Dijaga” tersebut kembali membuktikan bahwa eksistensi Bang Iwan belum bisa tergeserkan oleh para seniman-seniman lain di nusantara ini. Bagi saya, dialah the greatest legend, menjadi inspirator bagi segala generasi dalam memperjuangkan kejujuran, kesederhanaan, cinta, dan tentu saja nasionalisme.
Bagi saya pribadi, Bang Iwan merupakan salah satu tokoh yang ikut memberikan warna terhadap proses perjalanan hidup saya. Belasan tahun silam, saat masih SMP dan SMA, saya masih bisa mendapatkan icon-icon tokoh yang bisa menjadikan inspirasi dalam menghadapi laju peradaban zaman. Di saat situasi mandeg, politik status quo, dan kemapanan yang mengebiri kratifitas, untunglah masih ada segelintir orang yang jadi pionir untuk melakukan perlawanan kultural. Saya bersyukur, di masa muda saya, sempat bersentuhan dengan ide-ide pembaharu. Dalam dunia musik, ada Bang Iwan. Untuk sastra budaya, ada WS Rendra dan Cak Nun. Sedangkan untuk dunia adventure, ada sosok Gola Gong dengan kisah Balada Si Roy-nya.
Iwan Fals, adalah sebuah fenomena Indonesia. Ini realitas. Ia adalah produk zaman—yang sampai saat inipun masih up to date dan eksis. Rasanya sulit menemukan tokoh sekaliber Iwan di generasi setelah kita. Tapi, tentu saja ini naïf. Bagaimanapun juga kita musti ingat bahwa setiap zaman melahirkan generasi tersendiri. Sejarah mencatat, pada zaman kemerdekaan, lahirlah tokoh-tokoh besar semacam Soekarno, Hatta, Sjahrir , Chairil Anwar dan tokoh-tokoh lain yang menjadi icon pembaharu.
Tapi, kita juga tak bisa memungkiri kenyataan bahwa Bang Iwan punya dimensi tersendiri. Perjalanannya bukanlah instant, tapi proses. Muncul di era 80-an, popular di era 90-an, dan jadi legenda hidup di tahun 2000-an ini. Sebuah perjuangan yang panjang, hasil dari kolaborasi kerja keras, konsistensi, dan tempaan alam. Proses pergumulan inilah yang kemudian menobatkan dirinya sebagai so sok pujaan dengan jutaan fans fanatik seantero nusantara. Di setiap sudut-sudut kota, di setiap pojok-pojok wilayah Indonesia sampai ke desa-desa, akan selalu ada penggemar Iwan Fals. Ia sudah menjadi milik publik, tak perduli orang gedongan ataukah kolong jembatan, tak perduli orang borju ataukah kere.
Ini kenyataan!
Ketika kondisi penuh dengan formalitas dan basa-basi, Iwan Fals menyentilnya dengan lirik-lirik potret kenyataan hidup. Kita diajak bukan sekadar untuk mendengarkan lagu tapi juga merenung. Hidup ternyata, bukan hitam-putih. Betapa banyak yang kasat mata tapi sebenarnya ada. Betapa banyak hal normatif yang sekilas kelihatan bagus, ternyata busuk. Kemunafikan dan kepura-puraan berseliweran di depan hidung kita. Setiap hari kita menjumpai orang-orang dengan mental “juraganisme” yang dibungkus dengan kata-kata “harus sesuai prosedur” dan berlindung dibalik kebohongan birokrasi.
Hikmah buat kita sendiri sangatlah banyak…
Salah satunya adalah kita dapat mengambil hikmah dari pada tokoh-tokoh terkenal…
Dan juga kita dapat mengenang masa lalunya.

JAWABAN EKONOMI

JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1
- Adanya kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Adanya pemikiran untuk menaungi pengangguran.
Pengaruh dari lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya bekerja dan kurangnya sumber daya manusia dalam lapangan kerja.
Adanya pemikiran untuk meningkatkan pendapatan nasional Negara.

Follow Upnya:
- Membuat lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan.
- Meningkatkan kualitas kerja yang baik.
- Adanya keterbatasan kemampuan/tidak mempunyai skill yang tinggi dalam menjalani pekerjaan.
Adanya gaji yang kurang besar (sedikit) sehingga membuat orang bekerja menjadi pemalas.
Adanya krisis moneter yang membuat para pekerja di PHK.
Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan sendiri sebagai cadangan bila terdapat PHK.
Meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan dengan cara belajar pada pekerjaan atau orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

- Menambah pendapatan nasional.
Pengangguran berkurang.
Perekonomian semakin bagus dan lancer.
Folow Upnya :
Semakin meningkatkan angka sumber daya manusia sebahai tenaga kerja.
Semakin banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang masih menjadi penganggura.
Meningkatkan mutu perusahaan agar perekonomian semakin maju.

- Sumber daya alam semakin berkurang karena banyak yang digunakan.
Timbul persaingan dagang yang tidak sehat.
Banyak persaingan dalam hasil produksi.
Solusinya :
Menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan.
Bersaing secara sehat.

- Banyak orang membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Daya piker orang semakin kreatif.
Mendorong adanya ingin bekerja.

Follow Upnya :
Mengurangi pengangguran.
Menambah pendapatan.
Meningkatkan kualitas kerja.

- Tidak memiliki panghasilan yang tetap, karena pekerjaan yang tidak tetap.
Pengangguran bertambah.
Tidak adanya dorongan untuk bekerja.

Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan.
Mendirikan BLK.
Mengadakan pelatihan kerja agar kualitas pekerja semakin bagus.

JAWBAN EKONOMI

JAWABAN

4.1.a.Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Ke tetapan MPR RI memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mengisi Kemerdekaannya. GBHN pada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional dan merupakan Landasan Pokok/landasan Hukum dari rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus berlanjut untuk mewujudkan tujuan Nasional.



KETETAPAN MPR NOMOR IV/MPR/1973 :
Dalam Bab III mengenai pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Sub B No. 8 menyatakan :
“Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan dan pertumbuhan jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan Keluarga Berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang. Pelaksanaan Keluarga Berencana ditempuh dengan cara sukarela dengan mempertimbangan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu diperlukan pula upaya penyebaran penduduk yang lebih wajar melalui transmigrasi sebagai sarana dalam meningkatkan pembangunan secara merata di seluruh Tanah Air”.
b.Ada beberapa ahli yang memaparkan teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu Fredrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez faire. Ia berpendapat bahwa paham Laissez faire dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun ia menghendaki adanya proteksi bagi industri-industri yang masih lemah. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi di mulai dari: fase primitif biadab, fase pertanian, fase pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan.
Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: perekonomian barter atau perekonomian natural, perekonomian uang, dan perekonomian kredit.
Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota dan perekonomian nasional, di mana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.
c. Dalam hal ini Prof. Joseph Stiglitz merupakan salah seorang yang memformulasikan konsep paradigma baru pembangunan ini. Menurut peraih Hadiah Nobel Ekonomi ini pembangunan itu merupakan suatu transformasi masyarakat yang menyangkut perubahan dari hubungan-hubungan tradisional, cara berpikir yang tradisional, cara-cara tradisional yang digunakan dalam menangani masalah-masalah kesehatan dan pendidikan, cara melaksanakan kegiatan produksi tradisional kepada cara-cara yang ‘modern’. Transformasi yang berhasil harus memperhatikan bukan hanya apa yang kita lakukan dan strategi serta kebijakan yang dijalankan, melainkan juga proses pelaksanaannya .

4.2 a.Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah keberlanjutan belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya.Kualitas pertumbuhan/pembangunan ekonomi yang semakin merosot ditengah-tengah stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat lagi telah membuat angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Demikian juga beban APBN masih berat. Sehingga mempersulit Indonesia untuk membangun ekonominya, apalagi membangun secara berkelanjutan. Fakta menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi yang lalu, pembangunan baik dari sisi hardware ataupun software terbengkelai. Sehingga dapat dilihat kerusakan infrastruktur yang semakin parah, lingkungan juga memburuk, serta human development merosot.
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara rencana pembangunan tahunan disuse satu tahun sekali yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan. kesehatan, dan daya beli, Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agarnis, harmonis, dan bersatu.
c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan. Langkah ini sangat sangat strategis dan sangat menentukan dalam rnewujudkan rnasyarakar yang berderajat pendidikan tinggi dan cerdas. Upaya ini akan ditempuh dalam seluruh domain penyelenggaraan pendidikan. Orientasi pokok upaya ini. antara lain mernperluas akses masyarakar terhadap pendidikan. penuntasan pemberantasan buta aksara dan perceparan peningkatan rata-rata lama sekolah. Kegiatan yang perlu ditempuh antara lain peningkatan sarana prasarana pendidil.an, peningkatan mutu tenaga didik, dan peningkatan kecakapan hidup (life skills).
4.3 Pembangunan ekonomi adalah suatau proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita pendudukanya dalam jangka panjang.
4.4 Mensejahterakan kehidupan masyarakat.
4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan
1.Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan, baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian proses pembangunan tergantung kepada kualitas manusia sebagai objek dan subjeknya. Negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika dengan SDM yang berkualitas, sudah terbukti mengalami percepatan dalam proses pembangunan yang dilaksanakannya. SDM dibutuhkan untuk mengolah segala potensi SDA menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi.
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
2.Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. SDM yang berkualitas akan lebih berdayaguna ketika didukung oleh ketersediaan SDA yang memadai. Semakin banyak SDA, semakin besar peluang suatu Negara untuk lebih productive daripada Negara lainnya.
3.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat bagi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam secara productive. Semakin canggih IPTEK yang dimiliki suatu Negara, semakin besar peluang Negara tersebut untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK manusia dapat menciptakan barang atau jasa dengan lebih cepat, mudah dan murah.
4.Sosial Budaya
Nilai-nilai sosial budaya sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan dapat pula menjadi faktor penghambat. Contohnya budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia atau budaya kerja keras yang dimiliki orang Jepang menjadi faktor pendukung proses pembangunan, sebaliknya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi faktor penghambat proses pembangunan.
5.Keadaan Politik
Sistem dan keadaan politik suatu Negara berpengaruh teradap keberlangsungan proses pembangunan. Negara sosialis dan Negara liberalis akan memperlakukan secara berbeda terhadap kebebasan individu dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya, hal tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masing-masing Negara. Keadaan politik yang tidak menentu karena banyak serangan teror atau adanya kudeta misanyalnya, hal itupun akan berdampak terhadap kelancaran proses pembangunan.
6.Sistem Pemerintahan
Pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis kedua-duanya akan memberikan warna yang berbeda terhadap proses pembangunan. Dalam sistem sosialis, kerangka pembangunan dan pemanfaatan sumber daya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, sementara dalam liberalis peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok lebih dikedepankan daripada pemerintah. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap proses dan hasil pembangunan.
Pola desentralisasi atau otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999 membrikan warna yang berbeda pula terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembangunan dipengaruhi juga oleh sistem pemerintahan.
4.6 Rendahnya mengelola SDA,Rendahnya penguasaan teknologi dan barang modal,Rendahnya kualitas tenaga kerja,Rendahnya anggaran pendidikan,Faktor budaya,Tingkat korupsi yang tinggi,Rendahnya daya beli masyarakat,pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja,kekurangan modal,dan masalah pemerataan pendapatan.
4.7 Indikator Keberhasilan Pembangunan
Untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa, maka diperlukan sejumlah indikator yang mewakili kondisi objek suatu bangsa pasca dilakukannya proses pembangunan.
Secara umum, indikator keberhasilan pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk suatu negara. Sehingga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
2. Peningkatan Produktivitas Per Kapita
Produktivitas Per Kapita adalah hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam tiap jam kerja per tenaga kerja.
4.8 Pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional.
4.9 Namun, pembangunan ekonomi juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, diantaranya dengan berkurangnya sumberdaya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam.
4.10 Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional.
4.11 Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
4.12 Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.
4.13 * Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.
* Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.
* Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.
4.14 * Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
* Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas pada negara yang bersangkutan.PDB perkapita dan pendapatan perkapita,Pendapatan per jam kerja,Usia harapan hidup,Membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun dan membandingkan tingkat konsumsi dari tahun ke tahun dan juga besarnya tingkat investasi dari tahun ke tahun.
4.15.1.Perombakan tatanan lama (Orde Baru) adalah mutlak, karena telah terbukti tatanan tersebut menghasilkan suatu rejim politik yang otoriter dan tidak populer. Institutionalisasi kekuasaan politik telah menjadi semakin elitis dan personal. Elitis oleh karena rekruitmen politik tidak mengindahkan aspirasi masyarakat umum. Pemilihan umum hanya menjadi alat melegitimasi kekuasaan yang ada. Personal oleh karena hampir semua keputusan terpenting tidak berada ditangan lembaga tertinggi negara dan atau tinggi negara, tetapi ditangan seorang penguasa. Suara yang terlalu kritis dibungkam: Pers dicabut ijin SIUPnya, mahasiswa, politisi, dan aktivis NGO dipenjara; pimpinan partai dan lembaga kemasyarakatan digoyang.
Setelah periode pertumbuhan dalam tiga dekade, dalam bidang ekonomi tatanan lama itu telah menghasilkan beberapa ekses seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tiga hal tersebut menghambat pertumbuhan struktur ekonomi yang mandiri dan effisien. Kelas ekonomi yang ada (khususnya cronies) menjadi tergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah. Kerentanan tersebut ditambah lagi dengan optimisme yang berlebihan terhadap hasil pembangunan ekonomi yang dicapai. Optimisme semu itu terwujud dengan dialirkannya pinjaman luar negeri jangka pendek (dalam bentuk dollar) pada pengusaha-pengusaha yang tidak effisien tersebut. Terjadinya krisis moneter international telah mengguncang nilai rupiah dan selanjutnya struktur ekonomi dalam negeri. Akibat dicabutnya subsidi pada komoditi pokok, harga sembako, listik, dan bensin melambung hampir tak terkendali. Rakyat kecewa, mahasiswa berontak.

4.15.2.Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
4.15.3.1Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia antara MDGs dan Visi Indonesia 2030, Millenium Development Goals atau disingkat MDG's adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara dengan menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration. Millennium Declaration ini mengandung 8 poin yang harus dicapai sebelum tahun 2015.
Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs). Sebutan bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Milenium. 189 negara yang hadir dan menandatangani deklarasi Milenium itu ngga cuman negara-negara kaya, tapi juga negara-negara dari belahan selatan dunia, yang termasuk dalam jajaran negara miskin dan berkembang.
4.15.3.2 Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
4.15.3.3 Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum bisa memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir sampai diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004.
4.15.3.4 Pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih itu sudah tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pertumbuhan itu harus diikuti dengan pemerataan dan berkeadilan.
4.16 Utang luar negeri juga membuat pemerintah tidak serius mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri. Beberapa kekurangan yang terjadi di dalam penyusunan RAPBN dianggap oleh pemerintah dapat ditutup dari perolehan pinjaman luar negeri.
Dampak utang luar negeri (LN) pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Beberapa pengalaman dan bukti empiris juga telah menunjukkan bahwa sejumlah negara yang memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunannya dapat berhasil dengan baik. Dalam berbagai model analisis regresi, jarang ditemukan dampak positif utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan model tertentu, terlihat bahwa utang luar negeri justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.17 Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ekonomi semua cita-cita Bagsa dan Negara dapat tercapai sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi guna mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut karena pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi.

PERBEDAAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

JAWABAN EKONOMI XI.2

PERBEDAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

NO PERBEDAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI

1 Definisi Suatu proses kenaikan Suatu proses kenaikan
pendapatan totaldan kapasitas produksi
adanya pertambahan perekonomian yang
penduduk diwujudkan dalam bentuk
dan disertai dengan suatu pendapatan perkapita.
perubahan fundamental dengan memperhitungkan
dalam struktur kenaikan pendapat nasional.
ekonomi suatu Negara.

2 Tujuan Mensejahterakan Memperlancar atau
masyarakat karena dengan membantu pembangunan
pembangunan ekonomi dapat ekonomi.
dicapai perubahan
berupa kemajuan dan
perbaikan menuju arah
yang ingin dicapai.

3 Fungsi Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan
pembangunan perkapita kenaikan PDB
dalam masyarakat. dalam pertumbuhan
masyarakat.


4 Sifat Bersifat kualitatif. Bersifat kuantitatif.

5 Waktu Setiap pergantian Setiap diadakannya
presiden. pembangunan ekonomi pasti
ada pertumbuhan ekonomi
karena diantara waktunya
hampir bersamaan dan
saling timbalbalik.

6 Tempat Dimana disuatu Disuatu wilayah Negara
wilayah Negara tersebut yang sedangmengalami
membutuhkan adanya pembangunan ekonomi
pembangunan maka maka disitulah terdapat
disitulah pertumbuhan ekonomi.
tempatnya.


7 Alas an/ •Untuk meningkatkan •Menekan kenaikan PDB
motivasi pendapatan perkapita
•Mensejahterakan rakyat •Membantu adanya
•Memeratakan konsumsi pembangunan ekonomi
masyarakat •Menjalankan inovasi
•Mengurangi yang ditemukan
kesenjangan social. •Mengurangi tingkat
pengangguran agar
efektifitas danefisiensi
meningkat.
•Meningkatkan konsumsi
masyarakat.

8 Subyek Pemerintah (yang menge Pengusaha
(pelaku) lola hasil (menghasilkan
dana produksi). barang produksi).
9 Obyek
(sasaran) Masyarakat yang masih Masyarakat yang sudah
kurang bisa memenuhi mengalami pembangunan
yang belum sejahtera. kebutuhan hidupnya atau
masyarakat ekonomi.
10 Factor
pendukung •Kebudayaan masyarakat •SDA
•Teknologi •Sumber daya moda
•Pemerintah •Kewirausahaan
•Dukungan masyarakat •SDM
•Kondisi alam
•Perekonomian

11 Factor •Rendahnya kemampuan •Pertumbuhan ekonomi
penghambat mengelola SDA tergolong tidak
•Masih rendahnya berkembang saat
penguasaan teknologi produktivitas karena
dan barang modal berkurangnya penduduk
menurun kapasitas.
•Rendahnya kualitas
tenaga kerja
•Rendahnya anggaran sehingga kemakmuran
pendidikan masyarakat dan
frekuensi
kegiatan ekonomi pun
ikut menurun.
•Factor budaya yang •Apabila tidak adanya
bersifat menghambat keberhasilan dari
•Tingkat korupsi yang pembangunan ekonomi
tinggi maka pertumbuhan ekonomi
•Rendahnya daya beli tidak akan berjalan
masyarakat lancar.
•Pengangguran dan
keterbatasan tenaga
kerja •Terbatasnya kualitas SDM
•Kekurangan modal •Factor SDA yang
kurang modal
•Masalah pemerataan
pendapatan.

12 Solusi yang •Meningkatkan pendidikan •Memperbaiki system
ekonomi
dan politik ditawarkan
•Meningkatkan
kemampuan untuk
mengelola SDA
•Meningkatkan hasil
produksi
•Memperluas lapangan
kerja. •Memperbesar tingkat
investasi dari tahun ke
tahun.

13.Tolak ukur •Kenaikan pendapatan •Poroduk domestic
/criteria perkapita : pendapatan bruto : jumlah barang
keberhasilan perkapita bergantung dan jasa akhir yang
dari jumlah pendapatan dihasilkan oleh suatu
nasional. perekonomian dalam 1
tahun dan dinyatakan
dalam harga pasar.
•Perbaikan dalam •PDB perkapita dan
kesejahteraan masyarakat pendapatan
untuk mengetahui perkapita menjadi
kesejahteraan masyarakat perhitungan yang
perlu diketahui tepat.
pertambahan pendapatan •Pendapatan per jam
nasional dan besarnya kerja : ukuran yang
pendapatan perkapita. paling baik digunakan
•Perubahan struktur untuk mengetahui
ekonomi dan struktur pertumbuhan ekonomi
masyarakat : pembangunan
ekonomi dikatakan •Usia harapan hidup :
mengalami kemajuan lebih tinggi dari
apabila perubahan Negara lainnya
struktur ekonomi,
teknik produksi adanya
modernisasi •Adanya penemuan sumber–
dan struktur masyarakat sumber produksi
yang berubah dalam baru dan lama telah
tindakannya. digunakan dengan baik
dan dapat dipertahankan.
•Membansingkan pendapatan
nasional dari tahun
ke tahun
•Dan juga membandingkan
tingkat konsumsi.

DAMPAK POSITIF INFLASI DAN DEFLASI

Dampak


Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.


Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

दम्पक नेगटिव इन्फ्लासी दान deflasi

Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap perekonomian yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kemakmuran masyarakat, berikut ini dampak negatif dari inflasi:
1. Terhadap distribusi pendapatan ada pihak-pihak yang dirugikan, diantaranya:
a. Iinflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti; pegawai negeri. Contoh, amir seorang pegawai negeri memperoleh gaji Rp. 60.000.000 setahun dan laju inflasi 10%. Bila penghasilan Amir tidak mengalami perubahan, maka ia akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 10% x Rp. 60.000.000 = Rp. 6.000.000.
b. Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai.
c. Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.


Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi:
- Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi
- mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas.
2. Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada:
- proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efesien pada saat terjadi inflasi
- perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang
3. Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi):
- inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen
- bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang.
4. Dampak inflasi terhadap pengangguran
Suatu negara yang berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi, berarti pada saat yang sama akan menciptakan pengangguran.